Selasa, 18 September 2018
PEWARTA : HERMAN
BENGKULU UTARA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan oleh pihak eksekutif Senin kemarin (17/9) mendapat tanggapan dari dewan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Selasa (18/9).
Pandangan dari Fraksi Merah Putih, yang dibacakan oleh sekretarisnya, Dedy Syafroni, S.lP menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah didasarkan angka-angka yang terukur secara rasional terhadap setiap objek penerimaan yang melekat disetiap SKPD.
“Kami mengharapkan kepada saudara Bupati agar berani memberikan tantangan kepada SKPD yaitu bagi yang tidak mencapai target agar dievaluasi, begitu juga sebaliknya bagi SKPD yang telah mencapai target agar diberi penghargaan atau reward,” kata Roni.
Sesuai Surat Edaran Kementeri Dalam Negeri RI Nomor. 180/6867/SJ yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota, Kata Roni, penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melakukan tindak pidana korupsi agar diberikan sanksi yang tegas, bahkan diberhentikan dengan tidak hormat.
“Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini, kami menegaskan kepada saudara Bupati dapat menjalankan hal tersebut,” tegas Roni.
Pada paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD BU, Aliantor Harahap SE, didampingi Wakil Ketua I, H. Bambang Irawan, di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara itu, Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE mengatakan, pihaknya menyambut baik pandangan yang disampaikan fraksi.
“Kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh beberapa fraksi yang telah menyampaikan kritik, saran dan masukan, tentu hasil dari penyampaian fraksi-fraksi ini kami sebagai eksekutif akan menindaklanjuti bagaimana kekurangan-kekurangan selama ini menjadi lebih baik kedepan,” kata Wabup. [ADVERTORIAL]
