advetorialBengkulu Utara

Bupati Mian Sampaikan Nota RAPBD 2019, Berikut Ini Rinciannya

371
×

Bupati Mian Sampaikan Nota RAPBD 2019, Berikut Ini Rinciannya

Sebarkan artikel ini
Bupati BU, H Ir Mian menyampaikan Nota Keuangan Raperda APBD 2019

Senin, 3 Desember 2018
Pewarta : Herman

BENGKULU UTARA – Bupati Bengkulu Utara (BU), H. Ir Mian pada paripurna DPRD BU, Senin (3/12) menyampaikan nota keuangan Raperda Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2019. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019, sebesar Rp 1,25 Triliun atau Rp. 1.259.361.823.085.

Penyusunan APBD 2019 ini, kata Bupati Mian, pada dasarnya dilakukan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program pembangunan, serta penyesuaian kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Tentunya memperhatikan regulasi yaitu Undang-Undang Nomo 12 tahun 2018 tentang APBD 2019 dan peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019.

Komposisi pendapatan daerah, disebutkan terdiri dari asumsi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 83,029,832,985,- yang terdiri dari asumsi target penerimaan pajak daerah Rp 13.726.315.500,- dan penerimaan retribusi Rp 1.341.569.000,-.

Sedangkan asumsi penerimaan yang sah selain dari PAD sebesar Rp 67.961.948.485,- total asumsi dana perimbangan dari pusat yang diterima oleh Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 941.422.000.900,-

Terdiri dari asumsi penerima dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 47.602.653.900,- Asumsi penerimaan untuk dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 43.623.488.000,- sedangkan asumsi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 250.195.859.000,-.

Pada asumsi target penerima yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar Rp 234.909.989.200,- yang terdiri dari pendapatan hibah Rp 40.247.638.200,-.

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya adalah sebesar Rp 25.000.000.000, Asumsi penerima dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 169 662.351.000,-.

“Asumsi penerimaan daerah dari berbagai sumber sebagaimana yang sudah dirincikan tersebut. Selanjutnya dimasukan ke dalam belanja daerah yang dikelompokan kedalam belanja tidak langsung dan belanja langsung,” kata Bupati.

Kemudian, pada belanja tidak langsung sebesar Rp 719.082.498.713,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 457.008.666.523,-, belanja hibah sebesar Rp 16.973.46.000,- belanja bagi hasil kepad provinsi/kota dan pemrintah desa sebesar Rp 1.506.788.450,-

Sedangkan pengangaran belanja tidak terduga sebesar Rp 2.000.000.000,- dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp 241.154.576.200,-

Pada kelompok belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 553.458.607.453,- selanjutnya belanja langsung ini akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah yang akan terinci dalam program dan kegiatan.

“Pembangunan infrastruktur kita tahun ini Insya Allah juga banyak yang melewati dana APBN pusat, baik dari sarana prasarana pariwisata kita nanti juga ada, mau kita di bangun oleh pendanaan dari pusat, tidak lewat APBD.

Dipenghujung penyampaiannya, Bupati mengharapkan agar nota pengantar yang telah disampaikan itu dapat segera dibahas dan disahkan oleh dewan.

“Kita berharap kepada anggota dewan yang terhomat, agar dapat membahasnya dan kalau bisa ini tidak terlalu lama bisa disahkan,” kata Bupati.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Waka I DPRD H. Bambang Irawan didampingi Waka II Agus Riyadi, juga turut hadir FKPD, OPD yang ada di lingkungan pemerintah Daerah Bengkulu Utara. [ADVERTORIAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *