advetorialDaerahKota Bengkulu

Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Disetujui Seluruh Fraksi DPRD Provinsi

186
×

Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Disetujui Seluruh Fraksi DPRD Provinsi

Sebarkan artikel ini

KONTRASTODAY.COM, BengkuluSeluruh Fraksi DRPD Provinsi Bengkulu menyatakan setuju Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu tahun 2022, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (0703/22).

Kesimpulan itu disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu yang dihadiri langsung Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, di Ruang Rapat Paripurna.

Dalam sambutannya, Gubernur Rohidin meyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan terhormat yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya dalam membahas Raperda tersebut hingga disetujui menjadi Perda Provinsi Bengkulu tahun 2022.

Disamping itu, menanggapi kritik dan saran anggota dewan terhadap aset daerah seperti View Tower dan juga Mess Pemda, Gubernur Rohidin  menjelaskan, untuk View Tower yang direncanakan untuk dirobohkan karena telah dilakukan berbagai kajian dan telaah serta melihat dari berbagai aspek, seperti kajian teknisnya, nilai ekonomisnya, azaz manfaatanya, konteks nilai budayanya.

“Artinya, kebermanfaatan itu benar-benar menjadi pertimbangan utama di samping segi teknis dan ekonomisnya. Selain itu juga kita telah bermusyawarah untuk mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh Bengkulu, BMA dan juga pelaku-pelaku sejarah di Bengkulu, agar konteks kekinian dan yang akan datang serta sosial budayanya pun akan kita kaji secara mendalam,” jelas Gubernur Rohidin.

Sedangkan untuk Mess Pemda, Gubernur Rohidin menjelaskan, telah dilakukan beberapa kali lelang untuk kerjasama pengelolaan Mess Pemda ke pihak ketiga, namun semuanya gagal karena belum ada satupun perusahan yang menyatakan sanggup untuk mengelola Mess Pemda tersebut.

“Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 kita sudah empat kali melakukan lelang untuk mengelola Mess Pemda, baik melalui Perjanjian Kerjasama maupun ‘Building On Transfer’ atau Bangun Serah. Namun hingga hari ini belum ada satupun perusahan yang menyatakan sanggup untuk mengelola Mess Pemda tersebut,” sebut Gubernur Rohidin. [ADV]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *