Bupati BU Sampaikan Nota Pengantar Raperda Tentang Pengelolaan Sampah

0
55
Bupati BU, H Ir Mian menyampaikan Nota Pengantar Dua Raperda
Bupati BU, H Ir Mian menyampaikan Nota Pengantar Dua Raperda

Senin, 4 Maret 2019
Pewarta : Herman

BENGKULU UTARA – Bupati Bengkulu Utara, H Ir Mian menyampaikan bahwa pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Hal itu disampaikan olehnya pada Paripurna DPRD penyampaian nota pengantar dua Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 – 2021, Senin (4/3).

Bupati BU, Ir Mian Menyampaikan paparannya dalam paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD BU, Aliantor Harahap SE, didamping Wakil Ketua I H Bambang Irawan dan Wakil Ketua II Agus Riyadi.

Dalam kesempatan tersebut, kata Bupati, pemerintah daerah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bengkulu Utara untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) antara lain Raaperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021.

“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang disampaikan ini, merupakan tindak lanjut dari keputusan badan musyawarah DPRD Bengkulu Utara Nomor : 1/KPTS/BM/2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Jadwal Reses masa sidang satu DPRD dan penetapan jadwal pembahasan dua Raperda Bengkulu Utara tahun 2019,” terang Mian.

Disebutkan pula, bahwa Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bengkulu Utara Tahun 2016 – 2021 berdasarkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018, dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2018. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 342 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Dalam kesempatan paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD BU Aliantor Harahap, SE didampingi wakil ketua I dan II serta anggota dewan, termasuk sejumlah perangkat daerah FKPD dan OPD itu, Bupati mengatakan, dalam pengelolaan sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta aktif masyarakat, melainkan juga aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan.

Turut hadir dalam acara paripurna ini segenap Anggota Dewan termasuk unsur FKPD dan OPD menedengarkan paparan Bupati. [ADV]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here