Menjawab Pandangan Fraksi Atas Raperda APBD-P, Berikut Paparan Rinci Bupati

0
575

Rabu, 19 September 2018
PEWARTA: HERMAN

BENGKULU UTARA – Menjawab pandangan 7 fraksi atas nota Raperda Anggaran Pendadapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), tahun 2018 yang disampaikan pada paripurna selasa kemarin (18/9), Bupati Bengkulu Utara, H. Ir Mian, pada Rabu (19/9) menyampaikan paparan selaku eksekutif di ruang rapat paripurna DPRD BU. Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD BU, Aliantor Harahap SE, didampingi Wakil Ketua I, H. Bambang Irawan.

Secara rinci dan berurutan, Bupati saat itu membacakan jawabannya. Untuk pandangan fraksi Golkar, Bupati menjelaskan soal sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Yang menurut Ir. Mian, sektor tersebut memiliki peranan cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Bengkulu Utara yang ia pimpin.

Menjawab pandangan fraksi Nasdem, mengenai pembangunan drainase pada jalur utama dalam kota, termasuk juga pembangunan jalan antara Desa Gardu – Desa Sumber Agung, sepanjang sekitar 1,5 km, kata Bupati, akan diprogramkan pada tahun anggaran berikutnya.

Sedangkan pandangan fraksi Merah Putih, berkenaan dengan 4 mega proyek yang tidak tuntas dilaksanakan, antara lain, jalan Kota Bani dan Desa Air Sabai, yang diminta agar DPRD membuat timsus, kata Bupati, hal itu telah diaudit oleh BPK. Sementara, soal irigasi di Desa Sengkuang, direkomendasikan oleh BPK agar dibentuk tim independen untuk menghitung fisik yang telah diselesaikan.

“Soal aset daerah, Alun-alun Rajo Malim Paduko dan Pesangrahan Kemumu, masih dalam proses mutasi dari Dispora ke Dinas Pariwisata. Menyangkut rekomendasi atas 3 kepala dinas, Pemerintah telah melalui tim Baperjakat, yang senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat,” kata Bupati dalam penyampaiannya.

Sebab, kata dia, evaluasi tidak serta merta dengan melakukan pergantian atau mutasi. Diawali dengan memberikan pembinaan dan teguran, dengan tetap memberikan kesempatan kepada pejabat yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya. namun apabila tetap tidak ada perbaikan kinerja, selama 1 atau 2 tahun baru akan dievaluasi kembali, berupa rotasi atau mutasi.

Masih menjawab pandangan fraksi merah putih, Bupati Mian menjelaskan soal surat edaran kemendagri tentang penegakan hukum terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi. Pihak Pemerintah BU telah menindaklanjuti dengan melakukan kordinasi ke Inspektorat dan BKN regional VII Palembang.

“Paling lambat ditindaklanjuti pada bulan desember 2018,” ujar Bupati.

Lebih jauh, Bupati Mian menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada fraksi PAN yang kata dia, sangat fokus pada upaya pengawasan realisasi penyerapan anggaran. Dijelaskan bahwa saat ini realisasi serapan sudah mencapai 69,8 persen. sesuai dengan evaluasi tanggal 10 september 2018.

Menjawab pandangan fraksi PKPI, soal kondisi lampu jalan yang banyak tidak menyala, serta mempertanyakan kemana aliran pajak penerangan jalan (PPJ) bernilai miliaran rupiah pertahun tersebut, dikatakan, PPJ disetor ke rekening giro kas daerah. Kemudian dipergunakan untuk pembangunan secara umum.

Selanjutnya Bupati juga memberikan penjelasan terhadap pandangan fraksi Perjuangan Kebangkitan Nurani, soal lampu penerangan jalan Alun-alun. Soal terminal purwodadi,  kata dia, senantiasa dilakukan penataan oleh dinas Perhubungan. Lantaran keterbatasan dana maka berkemungkinan akan direalisasikan pada tahun 2019 mendatang.

“Saya yakin, jawaban ini belum dapat memenuhi keinginan atau memuaskan anggota dewan yang terhormat. Untuk itu, kiranya hal-hal yang memerlukan pendalaman pembahasan, dapat dilakukan pada rapat kerja komisi yang mebidangi,” kata Bupati Mian dipenghujung penyampaiannya. [ADVERTORIAL]

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here