Ormas LAKI BU Akan Tindaklanjuti Oknum Perangkat Desa Pagar Ruyung Rangkap Jabatan

0
813
Kantor Kepala Desa Pagar Ruyung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

KONTRASTODAY.COM, Bengkulu Utara Keberadaan perangkat desa berinisial (IR) rangkap jabatan sebagai tenaga honorer yang seringkali menuai protes oleh masyarakat yang terjadi di Desa Pagar Ruyung, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara (BU) disikapi oleh Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bengkulu Utara.

Ketua DPC Ormas LAKI Bengkulu Utara, Herman Eryudi, sangat menyayangkan ada perangkat desa yang rangkap jabatan di desa juga sebagai tenaga honorer di Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, karena tidak mungkin seseorang bekerja dengan kewajiban yang berbeda dengan waktu yang sama, hal tersebut tentu membuat terkendalanya pelayanan di desa.

“Jika ada pekerjaan lain. Tentu tidak bisa sepenuhnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, rangkap jabatan memang tidak diperbolehkan bagi perangkat desa,” jelasnya.

Kepala Desa Pagar Ruyung, Nasution bersama perangkat desa.

Dikatakan Ketua Ormas LAKI BU ini, aturannya sudah jelas seluruh perangkat desa harus melaksanakan tugasnya dengan penuh dan maksimal. Maka dalam hal ini perangkat desa tidak boleh double job apalagi sampai menerima 2 gaji yang seluruhnya bersumber dari dana negara.

“Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sudah dijelaskan secara tegas, perangkat desa tidak boleh rangkap jabatan dengan sumber gaji yang sama dari negara, baik itu APBN maupun APBD,” terangnya.

Kemudian kata Herman, jika perangkat desa merangkap dua jabatan, dipastikan tidak akan fokus dalam melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu pekerjaan. Lanjut Herman, menurut pasal 51 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas di sampaikan bahwa perangkat desa dilarang :
1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam UU tersebut sangat dilarang, jika masih ada berarti perangkat desa tersebut sudah melakukan korupsi jabatan,” tegasnya.

Terkait adanya oknum perangkat Desa Pagar Ruyung Kecamatan Arma Jaya berinisial IR rangkap jabatan sebagai tenaga honorer di Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Ketua DPC Ormas LAKI BU mengimbau kepada perangkat desa yang merangkap jabatan tersebut untuk memilih salah satunya.

“Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 juga menegaskan, oknum perangkat desa yang tidak melaksanakan tugasnya dapat diberi sanksi berat bahkan dapat diberhentikan dengan tidak hormat,” pungkasnya.

Editor : Kontrastoday.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here