KONTRASTODAY.COM – Suasana di Kabupaten Lebong disebut memanas, Aliansi Suara Masyarakat Lebong (SML) gelar aksi di kantor Bupati dan gedung DPRD Lebong, pada Senin 26 Desember 2022.
Aksi damai hari itu menyampaikan 5 tuntutan, antara lain terkait dengan batalnya pelaksanaan pilkades hingga dugaan korupsi deposito APBD Lebong sebesar Rp 50 miliar tahun anggaran 2021 atas perintah Bupati Lebong Kopli Ansori ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong.
Harlis Sang Putra didampingi Korlap Aksi, Yudi Hariansyah kepada awak media Minggu (25/12/2022) mengungkapkan, aksi ini dilakukan pihaknya menyikapi berbagai persoalan yang tengah terjadi di Kabupaten Lebong saat ini.
Sementara itu, pada saat Aliansi Masyarakat Lebong mengadakan aksi hari itu, Sekda Lebong Mustarani Abidin kabarnya sedang cuti.
“Informasinya pak Sekda Cuti per Senin 26 Desember 2022, kalau tidak salah berangkat Umroh,” kata salah satu ASN Pemkab Lebong yang enggan disebut namanya, Senin.
Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong Beny Kodratullah dikonfirmasi melalui ponsel tidak membantah kabar tersebut.
“yo bi cuti umroh,” kata Beny dalam pesan WhatsApp kepada awak media menggunakan bahasa daerah setempat.
Disebutkan Beny, masa cuti Sekda Lebong terhitung sejak Senin 26 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023 mendatang.
“Kalu idak salah dari tanggal 26 Desember sampai dengan 6 Januari 2023,” lanjut dia.
Sementara itu, Sekda Lebong Mustarani Abidin dikonfirmasi melalui ponselnya Senin 26 Desember 2022 juga mengakui jika dirinya tengah cuti.
“Iya dek, izin sekalian pamit umroh, mohon doa nya ya, terima kasih,” kata Sekda Lebong yang dikenal dekat dengan para wartawan di Kabupaten Lebong ini.
Berikut 5 Poin tuntutan;
1. Mendesak DPRD Lebong agar Pemkab Lebong tidak merampas hak demokrasi masyarakat tentang Pemilihan Kades Serentak di 65 desa se-Kabupaten Lebong.
2. Mempertanyakan wewenang DPRD Lebong terkait transparansi deposito APBD di Bank BRI Curup senilai Rp50 miliar, apakah itu persetujuan Carles Ronsen atau DPRD Lebong.
3. Mendesak DPRD Lebong agar mengawasi pembangunan struktur di beberapa titik di Kabupaten Lebong.
4. Mendesak Kabupaten Lebong membentuk pansus dan menjalankan hak angket.
5. Mempertanyakan hasil penyelidikan terkait deposito kabupaten lebong.
“Dan kita juga mendesak agar DPRD Lebong supaya berada pada garis tugas dan fungsinya,” tutup Harlis dan diamini Yudi Hariansyah. [**]
