Bengkulu UtaraHeadline

Pertemuan Pendemo Dengan Pemkab Hangat, Berikut Uraian Bupati

237
×

Pertemuan Pendemo Dengan Pemkab Hangat, Berikut Uraian Bupati

Sebarkan artikel ini

Senin, 8 Oktober 2018
Pewarta : Herman

BENGKULU UTARA – Usai upacara dan paripurna DPRD tentang peringatan hari jadi kota Arga Makmur ke-42, Senin siang (8/10), menjelang peresmian pembukaan pekan raya, Pemkab Bengkulu Utara menerima perwakilan pendemo dari Serikat Rakyat Bengkulu Utara (SERBU). Dalam pertemuan tersebut Bupati Ir Mian didampingi oleh FKPD, Sekda dan Asisten.

Lantaran ditengah menguraikan, pembicaraan Bupati kerap dipotong oleh perwakilan pendemo, suasana pertemuan meninggi dan menjadi sedikit menghangat. Sehingga nada ucapan Ir Mian dengan kesempatan waktu yang tersedia tidak begitu lama bahkan sangat terbatas itu, menjadi lebih keras.

Antara lain diuraikan oleh Bupati, soal revisi persyaratan pendaftaran peserta seleksi CASN yang menurut dia, ketentuan tentang akreditasi tersebut telah dilakukan revisi dan koreksi sebelum proses pendaftaran dimulai. Sekalipun awalnya bertujuan untuk mencari tenaga ASN yang betul-betul berkompeten.

Kemudian soal sejumlah paket proyek yang tidak terselesaikan, Bupati kembali menjelaskan, bahwa itu telah diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik, beserta tim independen. Ditegaskan bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara. Selain itu, tidak selesainya proyek tersebut juga disebabkan oleh adanya force majeur, (kondisi/kejadian diluar kemampuan-red).

“Demikian pula terjadi pada proyek bendungan. Tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Dan kita berupaya pada tahun 2019 akan melanjutkan kembali,” kata Bupati Mian, sembari terus didesak pertanyaan oleh perwakilan pendemo.

Terkait pertambangan, dijelaskan oleh Mian, bahwa di masa kepemimpinan Mian-Arie tidak ada satupun menerbitkan izin. Sebab sejak tahun 2016, ada aturan atau regulasi, bahwa pertambangan merupakan tupoksinya pemerintah propinsi.

“Jadi izin yang ada, diterbitkan sebelum era kepemimpinan Bupati Mian-Arie. Namun, jika memang ada bukti terjadinya pencemaran atau pengrusakan lingkungan, silahkan laporkan ke penegak hukum. Pemerintah Daerah Bengkulu Utara siap membackup,” sambung Bupati Mian.

Menjawab tuntutan SERBU agar memberhentikan sejumlah kepala OPD, Mian mengatakan itu semua ada regulasinya. Karena mereka direkrut selaku ASN melalui proses penilaian yang obyektif dan juga harus melewati penilaian Baperjakat. Kecuali ASN bersangkutan memang terbukti tersandung hukum, seperti terlibat narkoba atau perbuatan pidana lainnya.

“Mengenai pajak penerangan jalan (PPJ), sudah diaudit dan PAD yang dihasilkan, diterapkan untuk pembangunan secara umum. Khusus untuk galian C, sekali lagi saya katakan, sejak kepemimpian Mian-Arie menjadi tupoksinya propinsi. Dan semua usulan pembangunan yang menjadi prioritas akan diinventarisir,” terang dia.

Dipaparkan pula mengenai tuntutan SERBU tentang penganggaran kembali beasiswa bagi mahasiswa Unras. Dijelaskan oleh Bupati, beasiswa dimaksud akan tetap dianggarkan. Hanya saja karena itu namanya beasiswa akan diberikan kepada masing-masing mahasiswa, setelah melalui verfikasi.

“Beasiswa tetap akan kita anggarkan. Hannya saja setelah dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Dan penyalurannya langsung diberikan kepada masing-masing mahasiswa,” jelasnya.

Dipenghujung penjelasannya, sekalipun jawaban-jawaban yang disampaikan belum memuaskan pendemo, Mian mengatakan, jika menyangkut kepada permasalahan teknis, dapat langsung minta penjelasan kepada OPD terkait atau lembaga teknis yang ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *