advetorialBengkulu Utara

Ini Uraian Eksekutif Atas Pandangan Fraksi Terhadap APBD BU 2019

738
×

Ini Uraian Eksekutif Atas Pandangan Fraksi Terhadap APBD BU 2019

Sebarkan artikel ini

Selasa, 4 Desember 2018
Pewarta : Herman

BENGKULU UTARA – Paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Bengkulu Utara (BU) tahun anggaran 2019, Selasa (4/12), Sekda BU Dr. Haryadi M.Si selaku mewakili pihak eksekutif memaparkan uraiannya. Penyampaian eksekutif diawali dengan ungkapan apresiasi pihak pemerintah daerah kepada semua fraksi atas dukungan serta tanggapan dan masukan dari dewan.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, soal dana yang akan diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan nilainya pas-pasan, pemerintah daerah memastikan pelaksanaannya akan berjalan maksimal dan tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu, maka pihak SKPD harus cermat dalam perencanaan, disesuaikan dengan prioritas daerah. Dilakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan secara tepat.

Soal capaian PAD pada satuan kerja yang dipertanyakan oleh Fraksi PKPI dan juga Golkar, pihak eksekutif mengatakan, terus berupaya meningkatkan tertib administrasi. Dan melakukan pembenahan aplikasi perpajakan, juga regulasinya. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait, penyempurnaan ruang pelayanan, mengoptimalkan sosialisasi, serta menggiatkan intensifikasi dan ektensifikasi pajak dan retribusi.

Pada kesempatan itu, dijelaskan pula soal BMA dan MUI yang merupakan pandangan umum Fraksi Merah Putih, serta kegiatan mendatangkan artis serta Ustadzah Mama Dede. Terkait dengan even JABU oleh Dinas Pariwisata, kata Sekda, tujuannya untuk mempromosikan wisata. Dan sebelum pelaksanaan, telah dikordinasikan dengan berbagai pihak.

“Soal Indomart, dapat dijelaskan, bahwa Pemkab Bengkulu Utara membuka peluang seluas-luasnya kepada pelaku usaha untuk menanamkan modal, sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan ketentuan,” kata Sekda dalam penyampaiannya.

Menjelaskan tentang konsep penataan dan reformasi birokrasi, yang dikemukakan dalam pandangan umum fraksi PAN, terutama soal penempatan dan rotasi pejabat yang tidak relevan bila dipandang dari sisi efektifitas kinerja, disebutkan bahwa itu dilakukan setelah melalui telaah berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, serta penilaian yang menitik beratkan pada kebutuhan organisasi.

Menanggapi pandangan Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nurani, mengenai sikap pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran pembangunan, maka akan dilakukan dengan secermat mungkin, dilaksanakan sesuai dengan prioritas utama sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Juga terus melakukan efisiensi, sehingga anggaran yang dialokasikan mencapai target prioritas.

“Pemerintah daerah berupaya secara proaktif membuka peluang mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi. Juga mendorong segenap SKPD agar aktif mengupayakan dana dari pusat dan provinsi agar dapat di alokasikan di Bengkulu Utara,” kata sekda menambahkan.

Di penghujung penyampaiannya, Sekda menegaskan, bahwa pemerintah daerah selalu proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Hal itu dilakukan dari berbagai bidang, guna menjalin hubungan harmonis serta membuka peluang agar pembiayaan dapat mengalir ke Bengkulu Utara

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD BU, H bambang Irawan, didampingi Wakil Ketua II beserta segenap anggota. Dan Sekda BU, Dr Haryadi M.Si dari pihak eksekutif. Dihadiri sejumlah perwakilan OPD, FKPD dilingkung Pemkab BU. [ADVERTORIAL]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *