advetorialBengkulu UtaraDaerah

Perubahan Raperda RPJMD BU Tahun 2016 – 2021 Batal Dibahas

481
×

Perubahan Raperda RPJMD BU Tahun 2016 – 2021 Batal Dibahas

Sebarkan artikel ini

Selasa, 19 Maret 2019
Pewarta : Herman

BENGKULU UTARA – Hearing hari kedua antara legislatif dan eksekutif dengan agenda membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2016-2021, Selasa (19/3/19) di Ruang Paripurna DPRD BU terpaksa dibatalkan karena pihak eksekutif tidak bisa menunjukkan regulasi yang bisa meyakinkan pihak legislatif sesuai ketentuan pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang dijadikan sebagai landasan untuk membahas RPJMD yang telah disampaikan Bupati Bengkulu Utara, Ir. H. Mian pada Senin 4 Maret 2019 lalu.

Sebelum masuk keagenda pembahasan, Dedy Syafroni yang biasa disapa dengan sebutan Roni dari fraksi Merah Putih ini menyampaikan kalau yang ia baca pada pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berbunyi, dalam rangka efektifitas perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun.

Dijelaskan lebih rinci oleh Roni, perubahan mendasar sebagaimana dimaksud ayat satu huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konplik sosbud, ganggauan keamanan, pemekaran daerah, atau kebijakan nasional.

“Makanya saya ragu karena RPJMD ini kita sahkan tanggal 16 Agustus 2016, jadi kalau berpedoman dengan aturan yang ada disini RPJMD kita ini belum sampai tiga tahun,” kata Roni.Keraguan yang sama juga disampaikan Fitra Martin. Menurutnya jika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sesuai ketentuan pasal 342 ini dijadikan landasan setidaknya tunjukkan regulasi yang bisa meyakinkan kita, pengganti atau aturan diatasnya yang membuat kita lebih yakin kalau pembahasan raperda RPJMD ini bisa diteruskan.

Ditambahkan Fitra, tolong sampaikan ke angota legislatif regulasi yang bisa mementahkan ini, kalau hanya seremonial jujur sudah terlalu banyak anggaran daerah yang di gunakan.

“Seandainya tidak ada regulasi yang memang bisa menggantikan Permendagri ini atau atutan diatasnya saya yakin kita kembali menabrak aturan,” tambah Fitra.Menambahkan apa yang disampaikan Roni dan Fitra, Sonti Bakara, SH dari Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nurani merasa heran karena antara Bappeda dan Sekda ini beda, Sekda mengatakan belum ada regulasinya yang betul-betul tepat secara tertulis, sementara menurut Bappeda mereka sudah konsultasi dan sebagainya.

“Jadi jujur saja kalau saya menilai ini sepertinya tidak bisa kita teruskan karena Sekda dan Bappeda sudah berkata lain, kalau seperti ini kalimat yang sudah tercetus dari Sekda katanya ini masih tidak ada regulasi yang tepat maka saya rasa perubahan perda ini cukup sampai disini,” tambah Sonti. (ADVERTORIAL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *