Tujuh Fraksi DPRD BU Tolak Dua Raperda Yang Diajukan Eksekutif

0
109
Wakil Ketua I DPRD BU, Bambang Irawan dan Wakil Bupati BU, Arie Septia Adinata, SE

Rabu, 20 Maret 2019
Pewarta : Herman

BENGKULU UTARA – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi terhadap dua raperda yang diajukan oleh pihak eksekutif pada Senin 4 Maret 2019 sempat menuai protes dari beberapa juru bicara fraksi, Rabu (20/3) diruang rapat paripurna DPRD Bengkulu Utara.

Dedy Syafroni, SIP dari Fraksi Merah Putih menyerahkan pandangan akhir fraksi

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bambang Irawan, ketujuh fraksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menolak Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Raperda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 – 2021.

Dalam penyampaiannya fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi PAN, fraksi PKPI, fraksi Perjuangan Kebangkitan Nurani, dan fraksi Merah Putih menyampaian alasan penolakan mereka karena tidak ada alasan yang logis terhadap perubahan perda RPJMD.

Para OPD yang menghadiri rapat paripurna DPRD BU

Sebab kata mereka, jika ingin melakukan perubahan harus sesuai aturan dan undang-undang, di mana dalam aturan ada minimal ada tiga syarat untuk melakukan perubahan, antarablain adanya bencana alam dan ada goncangan politik serta ada unsur konplik sosial budaya.
Karena ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi maka pihak dewan tidak menyetujui perubahan Perda RPJMD.

Sementara untuk Raperda tentang Pengelolaan Sampah, masing masing fraksi meminta untuk ditunda dulu agar pihak eksekutif bisa mengkaji ulang.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Wakil Bupati BU Arie Septia Adinata, SE, Perwakilan Polres Bengkulu Utara, Perwakilan Kodim 0423 BU, Perwakilan Kejaksaan Negeri BU, OPD, FKPD serta para tamu undangan lainnya. (ADVERTORIAL)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here