Ormas LAKI Pertanyakan Hasil Sidak Komisi II DPRD Bengkulu Utara ke PT. SIL

0
459

KONTRASTODAY.COM, Bengkulu Utara – Sekretaris DPC Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bengkulu Utara, Afrizal Karnain pertanyakan hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi II DPRD Bengkulu Utara ke perusahaan perkebunan sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) di Kecamatan Giri Mulya pada Selasa 14 Januari 2020 lalu.

Sidak yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Utara, Herliyanto Hazadin, S.IP selaku koordinator, didampingi Ketua Komisi II, Hendri Sahat. MS, ST, MM bersama Ormas LAKI serta beberapa orang anggota dewan dari komisi II lainnya, menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, sampai hari ini Ormas LAKI tidak melihat adanya pemanggilan ataupun hearing yang dilakukan Komisi II DPRD dengan pihak PT. SIL.

Afrizal Karnain, yang akrab disapa Buyung Karim ini mengatakan, dalam sidak tersebut dewan menyampaikan sejumlah permasalahan menyangkut PT. SIL sesuai laporan yang diterima dari masyarakat.

Adapun persoalan yang dipertanyakan oleh pihak dewan diantaranya dugaan perambahan lahan Hutan Produksi (HP) Air Bintunan Register 71 seluas 648,3 hektar yang dilakukan PT. SIL hingga saat ini.

Bukan hanya soal dugaan perambahan hutan yang dipertanyakan pihak dewan, tapi juga soal dugaan pencemaran limbah dari pabrik PT. SIL, lalu soal kelengkapan izin galian C milik PT. SIL dilahan HGU, dan persoalan sertifikat lahan kebun Plasma PT. SIL di Desa Manganyau, Dusun Manganyau Barat.

Herliyanto selaku koordinator saat sidak tersebut, dengan tegas menyampaikan kepada pihak PT. SIL untuk segera hadir saat dipanggil hearing, serta membawa dokumen-dokumen yg diminta oleh pihak dewan.

“Yang hadir harus yang berkompeten, dalam hal ini General Manager, tidak bisa diwakilkan. Jika diwakili dengan terpaksa akan saya usir,” tegas Herliyanto.

Dikatakan Buyung, perusahaan perkebunan sawit PT. SIL diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutananan, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Anehnya, sampai sekarang belum ada sikap tegas dari lembaga legislatif ini. Yang jadi pertanyaan kami, apa tindak lanjut dari sidak tersebut ? dan apa yang akan menjadi rekomendasi dari pihak dewan kepada pemerintah daerah, dan kepada perusahaan nakal yang telah melanggar undang-undang ini ?,” tanya Buyung.

Disisi lain Buyung mengatakan, marwah dewan selaku wakil rakyat harus tetap terjaga, jangan sampai masyarakat beropini ini hanya permainan para wakil rakyat dan lagu lama saja.

“Saat sidak, manager personalia PT. SIL Rizky Oktavian mengatakan, mau bekerja sama dan mau mematuhi aturan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara ini. Jadi, apa yang menjadi alasan mendasar pihak dewan untuk tidak tegas dalam permasalahan ini,” tutup Buyung.

Editor :
redaksi kontrastoday.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here