Diduga Banyak BUMDes Bermasalah, Pimpinan Ormas LAKI BU Turunkan Tim Untuk Pantau Langsung

0
863
Ketua DPC Ormas LAKI BU, Herman Eryudi bersama Sekretaris, Afrizal Karnain/Buyung Karim (foto/doc)

KONTRASTODAY.COM, Bengkulu Utara Melihat banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bengkulu Utara yang usahanya bangkrut alias gulung tikar, menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Cabang Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC Ormas LAKI) Bengkulu Utara untuk memantau secara langsung terhadap realisasi pengelolaan BUMDes di desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Menindaklanjuti hal ini, Ketua DPC Ormas LAKI Bengkulu Utara, Herman Eryudi menugaskan Sekretarisnya, Afrizal Karnain beserta tim, untuk melakukan pemantauan sekaligus investigasi ke seluruh BUMDes yang ada di Bengkulu Utara.

Kepada Afrizal Karnain yang biasa disapa Buyung Karim ini, Ketua DPC Ormas LAKI membekalinya Surat Tugas Nomor : 046/DPC-LAKI/BU/VI/2020 yang berlaku dari tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

“Buyung Karim, selaku ketua tim saya tugaskan untuk melakukan pemantauan sekaligus investigasi ke seluruh BUMDes yang ada di Bengkulu Utara. Kemudian hasil kegiatan pemantauan ini diminta untuk disampaikan kepada Unsur Pimpinan DPC Ormas LAKI Bengkulu Utara untuk dipelajari dan ditindaklanjuti,” kata Herman Eryudi.

Ketua DPC Ormas LAKI saat dibincangi awak media ini yang juga didampingi Sekretarisnya menerangkan, surat tugas yg diberikannya kepada tim ini ditembuskan kepada Pemerintah Daerah dan Pimpinan Pusat Ormas LAKI serta kepada APH, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kegiatan pemantauan dan investigasi, khususnya terhadap realisasi pengelolaan BUMDes se-Bengkulu Utara ini kami laksanakan didasari UU No.20 tahun 2001, UU No.17 tahun 2013, PP No.17 tahun 2013, AD/ART Ormas LAKI, Program kerja dan SOP Ormas LAKI,” terang Herman Eryudi.

Selanjutnya, Buyung Karim juga menyampaikan, pemerintah pusat telah mengamanatkan atau memberi kuasa kepada pemerintah desa dalam penggunaan dana atau aset desa. Salah satunyanya adalah dengan mendirikan BUMDes.

Dikatakan Buyung Karim, pembiayaan BUMDes berasal dari Pemerintah (Negara), dan dimungkinkan dari dana masyarakat dalam penyertaan modal. Dengan demikian keuangan BUMDes harus dipertanggungjawabkan secara publik (kepada masyarakat) sesuai dengan mekanismenya.

“Tidak ada alasan BUMDes tidak berjalan, karena sebelumnya sudah diirencanakan secara matang akan kelanjutannya dan prospeknya kedepan. Artinya jika merugi para pengelola BUMDes harus bertanggung jawab secara manajerial dan hukum. Karena anggaran BUMDes berasal dari uang negara yang dialokasikan melalui Dana Desa,” ujar Buyung Karim.

Kemudian ditegaskan Buyung Karim, pihak desa jangan main-main dan harus serius dalam merealisasikan dana BUMDes, karena yang digunakan ini adalah uang negara.

“Karena itu Ormas LAKI akan memantau langsung ke desa-desa, jika dalam realisasi dana BUMDes ada indikasi merugikan keuangan negara, tidak tertutup kemungkinan akan kami rekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum untuk diusut, seperti BUMDes Tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur yang sudah kami laporkan sebelumnya, sudah ditetapkan tersangkanya dan sudah ditahan oleh pihak Kejari Bengkulu Utara,” pungkas Buyung.

Editor : kontrastoday.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here