Bengkulu UtaraBeritaDaerahHeadline

Diduga Pengelolaan Dana BUMDes Banyak Terindikasi Korupsi, Ormas LAKI BU Turunkan Tim Investigasi

103
×

Diduga Pengelolaan Dana BUMDes Banyak Terindikasi Korupsi, Ormas LAKI BU Turunkan Tim Investigasi

Sebarkan artikel ini
Ketua DPC Ormas LAKI BU, Herman Eryudi bersama Sekretaris, Afrizal Karnain/Buyung Karim (foto/doc)

KONTRASTODAY.COM Melihat banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bengkulu Utara dalam pengelolaannya terindikasi korupsi, menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Cabang Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC Ormas LAKI) Bengkulu Utara untuk melakukan pemantauan secara langsung ke BUMDes se-Kabupaten Bengkulu Utara.

Kegiatan pemantauan dan investigasi ini akan dilakukan Ormas LAKI terhadap 146 BUMDes se-Bengkulu Utara yang tersebar di 19 kecamatan. 146 BUMDes yang ada di Bengkulu Utara ini didirikan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 sejak tahun 2015 hingga 2022.

Menindaklanjuti hal ini, Ketua DPC Ormas LAKI Bengkulu Utara, Herman Eryudi menugaskan Sekretaris Ormas LAKI BU, Afrizal Karnain bersama tim untuk melakukan pemantauan sekaligus investigasi ke seluruh BUMDes yang ada di Bengkulu Utara.

Kepada Afrizal Karnain yang biasa disapa Buyung Karim ini, Ketua DPC Ormas LAKI membekalinya Surat Tugas Nomor : 047/DPC-LAKI/BU/V/2024 yang berlaku dari tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

“Buyung Karim, selaku ketua tim kita tugaskan untuk melakukan pemantauan sekaligus investigasi ke seluruh BUMDes yang ada di Bengkulu Utara. Kemudian hasil kegiatan pemantauan ini diminta untuk disampaikan kepada Unsur Pimpinan DPC Ormas LAKI Bengkulu Utara untuk dipelajari dan ditindaklanjuti,” kata Herman Eryudi.

Ketua DPC Ormas LAKI yang didampingi Sekretarisnya saat dibincangi media ini menerangkan, surat tugas yang diberikan kepada tim ini tembusannya juga disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ormas LAKI, kepada Institusi Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan.

Selanjutnya, Buyung Karim juga menyampaikan, melalui Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Pusat telah mengamanatkan atau memberi kuasa kepada Pemerintah Desa untuk mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

“Tujuan pendirian BUMDes tidak sekedar terfokus pada upaya meningkatkan penghasilan asli desa, tetapi juga mengembangkan potensi serta sumber daya manusia,” ujarnya.

Dijelaskan Buyung Karim, pembiayaan BUMDes berasal dari Pemerintah (Negara) melalui APBDes, dan dimungkinkan dari dana masyarakat dalam penyertaan modal. Dengan demikian keuangan BUMDes harus dipertanggungjawabkan secara publik (kepada masyarakat) sesuai dengan mekanismenya.

“Tidak ada alasan BUMDes tidak berjalan, karena sebelumnya sudah diirencanakan secara matang dan berkelanjutan prospeknya kedepan. Artinya jika merugi para pengelola BUMDes harus bertanggung jawab secara manajerial dan hukum. Karena anggaran BUMDes berasal dari uang negara yang dialokasikan melalui Dana Desa,” jelas Buyung Karim.

Kemudian ditegaskan Buyung Karim, kepada pengurus BUMDes jangan main-main dan harus serius dalam merealisasikan dana BUMDes, karena yang digunakan ini adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.

“Karena itu Ormas LAKI akan memantau langsung ke desa-desa, jika dalam realisasi pengelolaan dana BUMDes ada indikasi merugikan keuangan negara, tidak tertutup kemungkinan akan kami rekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum untuk diusut, seperti BUMDes Tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur yang sudah kami laporkan sebelumnya, sudah ditetapkan tersangkanya dan sudah menjalani vonisnya, kemudian BUMDes Desa Gardu yang saat ini sudah pada tahap proses penyidikan oleh pihak Kejari Bengkulu Utara,” pungkas Buyung Karim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *