HeadlineLebong

UMP Dikebiri Perusahaan, Disnakertrans Belum Juga Bertindak, Ini Kata Dewan

404
×

UMP Dikebiri Perusahaan, Disnakertrans Belum Juga Bertindak, Ini Kata Dewan

Sebarkan artikel ini
Foto : Ilustrasi

Senin, 22 Oktober 2018
Kontributor : YOFING DT

LEBONG – Sudah sejak lama terbukti bahwa PT Indo Arabica Mangkuraja (IAM) di Desa Trans Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, mengabaikan ketentetuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu. Anehnya, malah hanya didiamkan saja oleh pihak yang seharusnya berkewajiban melakukan tindakan, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat.

Dengan didiamkan seperti saat ini, tentu banyak pekerja yang telah dirugikan, lantaran hak mereka tidak dipenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihak Disnakertrans hanya bisa berjanji akan turun mengecek, dengan mendatangi pihak perusahaan. Namun sayangnya sejak janji itu disebutkan petengahan 2018 lalu, hingga saat ini belum juga dapat dibuktikan.

Jawaban dengan nada serupa masih didapatkan oleh awak media ini ketika kembali menyambangi Kepala Disnakertrans Lebong, Bambang Teguh. Seperti sebelumnya, Dia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mendatangi perusahaan tersebut dan mengecek kebenarannya. Jika terbukti perusahaan membayar upah dibawah UMP maka akan ditindak tegas.

“Dalam waktu dekat kami akan mendatangi Perusahaan tersebut dan memeriksa kebenaran terkait informasi bahwa upah yang dibayarkan oleh perusahaan di bawah standar UMP, kalau memang benar maka kita akan tindak tegas,” ucap Bambang.

Dia juga beralasan, hingga saat ini pihaknya belum tahu kepastiannya. Lantaran selama ini pihak perusahaan tidak pernah memenuhi panggilan Disnakertrans untuk mengklarifikasi persoalan UMP dimaksud. Sehingga ia akan menurunkan tim mendatangi perusahaan.

“Sudah pernah kita panggil tapi mereka (perusahaan-red) tidak pernah datang dengan berbagai alasan,” dalih Bambang.

Menurut pandangan anggota Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong Muslim, SPd, MSi, perlakuan pihak perusahaan tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal dan perlu mendapat perhatian serius dari Dinas terkait. Dan Disnakertrans dalam hal ini kata dia harus segera mengambil tindakan.

Ditegaskan Muslim, jika benar-benar terbukti pihak perusahaan membayar upah pekerja dibawah UMP, artinya pihak perusahaan telah melanggar Undang-undang ketenagakerjaan. Maka tidak ada pilihan lain, pihak terkait segera lakukan tindakan, guna membela hak pekerja.

“Saya harap kepada dinas terkait dalam hal ini Disnakertrans segera cek kebenarannya. Jika memang terbukti segera ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tandas Muslim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *