Kejanggalan Pelaksanaan DD Tiga Desa di Mukomuko DiLaporkan ke Kejaksaan

0
1051

Kamis, 22 November 2018
Pewarta : Yadhi

MUKOMUKO – Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Mukomuko melaporkan 4 item kasus dugaan penyimpangan dan kejanggalan pembangunan menggunakan anggaran DD di 3 desa, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko. Antara lain Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Desa Lubuk Bangko, Kecamatan Selagan Raya, dan Desa Sungai Gading, Kecamatan Selagan Raya.

Laporan disampaikan Kamis (22/11), dilengkapi surat pengaduan beserta dokumentasi. 2 item laporan disampaikan diantaranya pembangunan drainase di Desa Arah Tiga. Dimana, 1 drainase pada tahun 2017 terbengkalai. Anggarannya, sekitar Rp 23 jutaan, dan Rp 16 jutaan dihabiskan untuk pembelian material serta pembersihan. Namun, pembangunannya tidak terealisasi sampai saat ini.

Bahkan sisa anggaran sekitar Rp 7 jutaan tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan 1 drainase yang dibangun pada 2018 tidak sesuai dengan spek. Yang seharusnya dibangun sepanjang 50 meter, namun hanya dibangun 35 meter. Sedangkan dananya mencapai Rp 51 jutaan.

Di Desa Lubuk Bangko, LPK-KPK menemukan dugaan pembangunan rabat bethon tahun 2018 yang diduga tidak transparan. Bahkan, mulai dari dana, material serta spek bangunan tidak dicantumkan, lantaran di lokasi tidak terpasang papan merk pekerjaan.

Sedangkan di Desa Sungai Gading, kejanggalan terjadi pada pembangunan lapangan voly tahun 2018. Terdapat perubahan yang diduga tanpa dilakukan rapat pembahasan. Pada perencanaan awal, akan dibangun jalan.

”Kami sudah melayangkan surat laporan ke kejari dan diterima pihak sekretariat. Besar harapan kami, kajari dan jajaran dapat menindaklanjuti masalah ini. Karena sesuai dengan data dan investigasi di lapangan, banyak ditemukan kejanggalan,” ungkap Ketua LP-KPK, Weri Tri Kusuma, SH.

Menurut Weri, apa yang dilakukannya bersama anggota merupakan wujud kepedulian terhadap pembangunan di desa-desa se Kabupaten Mukomuko. Pasalnya, anggaran DD dinilai besar dan mesti diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa untuk kepentingan masyarakat.

”Kita tidak mencari kesalahan, namun kalau ada temuan ya kita tindaklanjuti. Tujuan kami sebagai lembaga itu memantau dan mengawasi, kalau ada penyalahgunaan akan kita laporkan. DD itu kan besar dan jelas peruntukkannya,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here