Terindikasi Merugikan Negara, Proyek Sinilai 29 M di Kaur Segera Dilaporkan ke Penegak Hukum

0
1175

Minggu, 25 November 2018
Kontributor : A Sukran 

BENGKULU SELATAN – Proyek senilai Rp 29 miliar lebih bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2017 lalu, menurut pemerhati pembangunan dan aktivis anti korupsi di daerah itu, Ikhsanudin, terindikasi kuat terjadi penyimpangan sehingga berakibat merugikan Negara. Proyek PUPR provinsi dimaksud dikerjakan oleh CV Satangkal Kalapa Makmur Sejahtera (SKMS), join operasional atau Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Rizki Putra Bersaudara (RPB).

Sejumlah pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaannya ditemukan oleh Ikhsanudin, mulai dari metode pengerjaan, spesifikasi bahan atau material yang digunakan, hingga ketebalan base course diragukan olehnya. Baik base A maupun base B termasuk juga kekurangan suhu aspal yang diterapkan dalam pembangunan jalan hotmix tersebut.

“Selain itu, Saya juga menduga kuat adanya permainan sejak proses lelang/tender. Berkemungkinan besar ada persekongkolan jahat pada proyek bernilai puluhan miliar itu. Bahkan kami tidak tahu dimana kedudukan perusahaan yang memenangkan paket pekerjaan itu,” kata Ikhsan.

Disebutkan oleh ikhsan, jika perusahaan menjalin join operasional KSO dengan RPB, jaraknya dengan lokasi pekerjaan cukup jauh, yakni sekitar 170 Km. Maka sudah tentu aspal hotmix yang dibawa akan jauh berkurang suhunya setibanya di lokasi. Namun apabila yang digunakan bearasal dari kuari Padang Leban, Tanjung Kemuning, maka akan  lebih parah lagi.

“Kita semua tahu, kuari di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning itu diduga kuat IUP dan perizinan yang dimiliki diragukan legalitasnya. Dengan demikian, tentu semakin kuat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut,” tambah ikhsan.

Parahnya lagi, kata Ikhsan, proyek tersebut tidak rampung pelaksanaannya. Sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada, seharusnya pihak perusahaan pelaksana dikenakan sanksi black list.

Dengan adanya sejumlah temuan itu, dalam waktu dekat Ikhsan akan membuat laporan ke pihak penegak hukum, agar dapat diusut secara tuntas dan menjerat pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proyek Peningkatan Jalan Tanjung Kemuning – Datar Lebar – Mentiring tersebut.

“Jika nanti terbukti, bukan hanya perusahaan pelaksana yang harus mendapat sanksi. Tetapi selaku satuan kerja (Satker), PUPR Provinsi Bengkulu juga harus bertanggung jawab. Karena pihak direksi menerima material yang digunakan pada proyek tersebut, tidak sesuai dengan tuntutan spesifikasi,” tandas Ikhsan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here